Sistem Informasi Pembina
Jasa Konstruksi

Tingkatkan Kualitas Infrastruktur, DPUPR Blora Gelar Pelatihan dan Sertifikasi SKK Konstruksi

BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memastikan tenaga kerja konstruksi memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional. DPUPR Blora berencana menyelenggarakan agenda besar berupa Pelatihan dan Uji Kompetensi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi. Kegiatan ini ditujukan bagi para tenaga kerja konstruksi, mulai dari tukang hingga pelaksana, yang berdomisili di wilayah Kabupaten Blora dan sekitarnya. Menjawab Tantangan Undang-Undang Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kepala DPUPR Blora menyatakan bahwa Pelatihan dan Uji Kompetensi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi merupakan peluang emas bagi tenaga kerja lokal untuk "naik kelas". "Kita ingin memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan di Blora dikerjakan oleh tangan-tangan ahli yang profesional. Dengan SKK, para pekerja bukan hanya legal secara administratif, tapi juga terbukti memiliki keahlian yang mumpuni dan mengutamakan keselamatan kerja (K3)," ujarnya. Manfaat Bagi Tenaga Kerja Melalui program ini, para peserta akan mendapatkan dua manfaat utama sekaligus: - Pelatihan Intensif: Pembekalan materi teknis dan manajerial sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. - Uji Kompetensi: Proses asesmen langsung oleh asesor dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) untuk menentukan kelayakan peserta mendapatkan sertifikat resmi dari BNSP/LPJK. Mendorong Ekonomi Lokal Selain untuk menjamin mutu bangunan, kepemilikan SKK juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Blora di pasar nasional. Dengan sertifikat resmi, para pekerja memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mendapatkan pekerjaan, baik di proyek pemerintah maupun swasta. Penutupan pendaftaran Jabatan Kerja Petugas K3 Konstruksi Jenjang 3 pada tanggal 17 April 2026

DPUPR Kabupaten Blora Gelar Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Wujudkan Tenaga Kerja Profesional dan Berdaya Saing

Blora — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi untuk Tukang Pasang Batu Bata Jenjang 1 dan Petugas K3 Jenjang 3. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen DPUPR Kabupaten Blora dalam meningkatkan profesionalisme serta daya saing tenaga kerja konstruksi di daerah. Melalui sertifikasi ini, para pekerja diharapkan memiliki bukti kompetensi resmi sesuai standar nasional, sekaligus mampu memenuhi tuntutan industri konstruksi yang semakin berkembang. Penyelenggaraan SKK ini juga menjadi tindak lanjut atas prestasi DPUPR Kabupaten Blora sebagai Juara 2 OPD Terbaik Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Tahun 2024. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi DPUPR untuk terus berinovasi dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang konstruksi. Plt. Kepala DPUPR Kabupaten Blora (Nidzamudin Al Hudda, S.T.)menyampaikan bahwa kegiatan sertifikasi ini tidak hanya bertujuan memberikan pengakuan kompetensi, tetapi juga mendorong lahirnya tenaga kerja konstruksi yang terampil, berintegritas, dan berdaya saing tinggi, sesuai visi pembangunan daerah. “Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja konstruksi di Blora benar-benar memiliki keahlian yang terstandar dan siap bersaing, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, DPUPR Kabupaten Blora berharap dapat memperkuat ekosistem jasa konstruksi yang profesional, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Blora. 💪

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora menyelenggarakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 24 September 2025. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proyek konstruksi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Blora memenuhi standar teknis, kualitas material, serta anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan pekerjaan konstruksi. <br><br> Kegiatan ini diisi langsung oleh Plt. Kepala Dinas DPUPR Kabupaten Blora, Nidzamuddin Al-Hudda, ST, yang menekankan pentingnya peran pengawasan dalam menjaga kualitas infrastruktur. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pengendalian yang efektif tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi anggaran, dan keselamatan kerja. Beliau menekankan bahwa pengawasan yang kuat akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat dan keberlanjutan proyek. <br><br> Selain Plt. Kepala Dinas, kegiatan ini diikuti oleh para pengawas proyek, kontraktor, konsultan, serta pihak terkait lainnya. Agenda utama meliputi evaluasi progres pembangunan, identifikasi kendala di lapangan, serta diskusi tentang strategi mitigasi risiko dan perbaikan proses kerja. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam proyek konstruksi, sehingga kolaborasi antar pihak terkait dapat berjalan lebih efektif. <br><br> DPUPR Kabupaten Blora berharap melalui kegiatan ini, pelaksanaan pekerjaan konstruksi di tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, dan berkualitas tinggi. Nidzamuddin Al-Hudda, ST menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mekanisme pengawasan, memperkuat koordinasi antar stakeholder, serta memastikan bahwa setiap proyek memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Blora. Dengan pengawasan dan pengendalian yang baik, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DPUPR Kabupaten Blora Kembali Gelar Sertifikasi Kompetensi Kerja Tenaga Konstruksi

Setelah sukses menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) bagi tenaga kerja konstruksi jenjang 4 hingga 6, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora kembali melanjutkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. Pada awal Oktober 2025 mendatang, DPUPR Kabupaten Blora akan mengadakan sertifikasi SKK khusus untuk jenjang 1 dan jenjang 3. <br><br> Pelaksanaan SKK jenjang 1 dan 3 ini menjadi langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para tenaga kerja konstruksi tingkat dasar hingga menengah untuk mendapatkan pengakuan resmi atas kompetensinya. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan para pekerja konstruksi dapat meningkatkan profesionalisme, keterampilan teknis, serta daya saing dalam menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora. <br><br> Selain sebagai bentuk pembinaan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya DPUPR Kabupaten Blora dalam mendorong peningkatan mutu dan keselamatan kerja di bidang konstruksi. Dengan tersedianya tenaga kerja yang tersertifikasi di berbagai jenjang, pembangunan infrastruktur daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar nasional. <br><br> Melalui kesinambungan penyelenggaraan SKK dari jenjang 1 hingga 6, DPUPR Kabupaten Blora menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia konstruksi yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan era modernisasi serta transformasi digital di sektor jasa konstruksi.

Alur Proses Perizinan Berusaha untuk BUJK

Mekanisme Proses Perizinan Berusaha untuk BUJK : 1. Permohonan NIB melalui aplikasi OSS 2. Permohonan SBU (Sertifikat Badan Usaha) melalui aplikasi Portal Perizinan PU ; 3. Permohonan sertifikat standar melalui aplikasi OSS

Perubahan alur permohonan akun tenaga kerja konstruksi untuk pencatatan pengalaman kerja

Perubahan alur permohonan akun tenaga kerja konstruksi untuk pencatatan pengalaman kerja diatur melalui aplikasi e-SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengalaman) yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Alur permohonan ini mencakup pendaftaran, validasi data, dan input pengalaman kerja.